Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintahrnmeluncurkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagairnpengganti KTP fisik. Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai salahrnsatu wilayah padat penduduk menjadi lokasi strategis untuk melihat sejauhrnmana kebijakan IKD diimplementasikan. Permasalahan utama dalamrnpenelit…
Perubahan dalam UU HPP kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)rnsecara bertahap, dari 10% menjadi 11%, dan naik kembali menjadi 12%rnmulai 1 Januari 2025, untuk meningkatkan penerimaan negara, diiringirndengan pengembangan dan implementasi Coretax, sebuah sistemrnadministrasi perpajakan digital yang terintegrasi dan modern. Tujuanrnpenelitian i…
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu JakartarnPintar (KJP) Plus dalam peningkatan motivasi belajar siswa di SMKrnYappenda DKI Jakarta tahun 2024. Program KJP Plus merupakan inisiatifrnPemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu siswa dari keluargarnkurang mampu dengan memberikan bantuan finansial pendidikan.rnFenomena …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakanrnpemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan di KelurahanrnDuren Tiga, Kota Administratif Jakarta Selatan. Latar belakang penelitianrndidasarkan pada rendahnya realisasi penerimaan retribusi dibandingkanrndengan target yang ditetapkan pemerintah daerah, serta berbagai kenda…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PajakrnPertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce dalam meningkatkanrnpenerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading tahn 2022–rn2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat penerimaan pajak yangrnyang selalu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masih bany…
Implementasi pemungutan PPh Final wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih tahun 2019-2022 tidak mencapai target dan tidak terealisasi dengan baik tetapi wajib pajak orang pribadi meningkat setiap tahunnya. Pemerintah mengubah peraturan no. 46 tahun 2013 menjadi peraturan no. 23 tahun 2018 dengantarif insentif pajak UMKM sebesa…
Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintahrnmeluncurkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagairnpengganti KTP fisik. Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai salahrnsatu wilayah padat penduduk menjadi lokasi strategis untuk melihat sejauhrnmana kebijakan IKD diimplementasikan. Permasalahan utama dalamrnpenelit…
Perubahan dalam UU HPP kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)rnsecara bertahap, dari 10% menjadi 11%, dan naik kembali menjadi 12%rnmulai 1 Januari 2025, untuk meningkatkan penerimaan negara, diiringirndengan pengembangan dan implementasi Coretax, sebuah sistemrnadministrasi perpajakan digital yang terintegrasi dan modern. Tujuanrnpenelitian i…
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu JakartarnPintar (KJP) Plus dalam peningkatan motivasi belajar siswa di SMKrnYappenda DKI Jakarta tahun 2024. Program KJP Plus merupakan inisiatifrnPemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu siswa dari keluargarnkurang mampu dengan memberikan bantuan finansial pendidikan.rnFenomena …
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakanrnpemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan di KelurahanrnDuren Tiga, Kota Administratif Jakarta Selatan. Latar belakang penelitianrndidasarkan pada rendahnya realisasi penerimaan retribusi dibandingkanrndengan target yang ditetapkan pemerintah daerah, serta berbagai kenda…