Detail Cantuman

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, mengingat kita dihadapkan semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Adanya perubahan dan pembaharuan pada kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyampaikan informasi tentang pelayanan dengan cepat dan akurat kapan dan di mana saja. Melalui kebijakan peraturan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Egovernment dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didasari dengan landasan Undang-Undang No, 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka BMKG membentuk unit PTSP dengan membangun Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) dengan website PTSP pada tahun 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Jakarta Berbasis Website dalam upaya mewujudkan Good Governance, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mendukung dan menghambat layanan-layanan Terpadu Satu Pintu BMKG berbasis website dalam upaya mewujudkan good governance, dan menganalisis solusi yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III (Pramono, Joko, 2020:17) meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Jakarta Pusat berbasis Website dalam upaya mewujudkan good governance secara umum telah dilakukan dengan baik dan berhasil.