Detail Cantuman

Negara membutuhkan dana pembangunan yang salah satunya berasal dari pajak sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung di Indonesia. Peraturan Pajak Penghasilan untuk UMKM adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu PP No.23 Tahun 2018 dan PP No.46 Tahun 2013, yang lebih dikenal dengan PPh Final bagi UMKM, karena UMKM memiliki ciri tersendiri. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana implementasi kebijakan PPh Final bagi UMKM tersebut karena dari data ditemukan bahwa kenaikan pendaftaran Wajib Pajak UMKM tidak berbanding lurus dengan tingkat pelaporan atau pembayaran PPh Final UMKM. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi PPh Final UMKM dari persfektif asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kesederhanaan administrasi PPh Final UMKM.di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2022. Metode penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan analisis deskriftif. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara kepada nara sumber dan informan dari kalangan akademisi, praktisi, pegawai Kantor KPP Sawah Besar Dua, dan dari Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder berupa peraturan, jurnal dan bahan administrasi kebijakan pajak laiinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final UMKM dari variabel standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik’ dan sikap para pelaksana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan walaupun belum optimal karena kendala kurangnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran WP UMKM. Dari sisi implementasi kebijakan PPh Final UMKM berdasarkan penerapan asas keadilan ditemukan belum sepenuhnya dirasakan memenuhi rasa keadilan, dari sisi kepastian hukum sudah memenuhi tujuannya dan dari sisi kesederhanaan ditemukan bahwa kebijakan PPh Final UMKM sangat membantu WP UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Di akhir penulisan tesis ini peneliti memberikan saran : pertama edukasi, sosialisasi dan penyadaran kepada WP UMKM harus terus ditingkatkan oleh pihak fiskus, kedua untuk sisi asas pemungutan pajak, pembuat kebijakan disarankan untuk menyempurnakan peraturan dengan menjadikan Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak,.dan ketiga kepada para WP UMKM untuk terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyelenggaraan pembukuannya dikarenakan waktu pengenaan PPh Final UMKM ini ada batasnya.