Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta
Sofyan - Personal Name (Pengarang)
Tesis
2023
Jakarta : Pascasarjana Institut STIAMI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnyapendelegasian wewenang Gubernur kepada Bupati dalampelaksanaan tugasnya, karena terlalu besarnya beban tugas Bupati dalam menjalankan tugasnya, terbatasnya dukungan teknologi administrasi, belum maksimalnya tugas camat dan lurah, dalampelaksanaan fungsinya sebagai pembantu Bupati. Penelitian bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakanpendelegasian wewenang Gubernur kepada Bupati di kepulauanSeribu Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan penelitiankualitatif. Penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini adalahkata-kata, tindakan, dan sumber tertulis. Responden penelitian adalahpegawai kantor Pemerintah Daerah Kabupaten administrasi KepuluanSeribu Provinsi DKI Jakarta. Data dikumpul dengan tiga carayaitu: wawancara mendalam (indept interview), observasi (observation), penelaahan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis secarainduktif, kemudian merumuskan makna atas dasar analisis hinggatanggapan selanjutnya untuk menemukan tema metode penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Wakil Gubernur, Bupati mengacu pada ketentuan Pasal 115 ayat (2) wewenangGubernur dapat didelegasikan kepada Bupati. Tugas dan fungsi Bupati diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 yaitu Bupati mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaantugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative. Persoalanyang menghambat implementasi pendelegasian wewenang Gubernur kepadaBupati Akibat adanya beban kerja yang terlalu besar, sementaraketersediaan sumber daya manusia perangkat pegawai pemerintah Kabupaten Administratif kepulauan Seribu, sangat terbatas saranadanprasarana birokrasi. dapat mengakibatkan penyelenggaraanadministrative pemerintahan di Kabupaten Administrasi kepulauanSeribu menjadi kurang efektif.
Detail Information
Citation
APA Style
Sofyan . (2023).
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta (Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI
Chicago Style
Sofyan .
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta (Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis
MLA Style
Sofyan .
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta (Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis
Turabian Style
Sofyan .
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta (Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis