Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnyapendelegasian wewenang Gubernur kepada Bupati dalampelaksanaan tugasnya, karena terlalu besarnya beban tugas Bupati dalam menjalankan tugasnya, terbatasnya dukungan teknologi administrasi, belum maksimalnya tugas camat dan lurah, dalampelaksanaan fungsinya sebagai pembantu Bupati. Penelitian bertujuanuntuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakanpendelegasian wewenang Gubernur kepada Bupati di kepulauanSeribu Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan penelitiankualitatif. Penelitian kualitatif Sumber data dalam penelitian ini adalahkata-kata, tindakan, dan sumber tertulis. Responden penelitian adalahpegawai kantor Pemerintah Daerah Kabupaten administrasi KepuluanSeribu Provinsi DKI Jakarta. Data dikumpul dengan tiga carayaitu: wawancara mendalam (indept interview), observasi (observation), penelaahan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis secarainduktif, kemudian merumuskan makna atas dasar analisis hinggatanggapan selanjutnya untuk menemukan tema metode penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Wakil Gubernur, Bupati mengacu pada ketentuan Pasal 115 ayat (2) wewenangGubernur dapat didelegasikan kepada Bupati. Tugas dan fungsi Bupati diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 yaitu Bupati mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaantugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative. Persoalanyang menghambat implementasi pendelegasian wewenang Gubernur kepadaBupati Akibat adanya beban kerja yang terlalu besar, sementaraketersediaan sumber daya manusia perangkat pegawai pemerintah Kabupaten Administratif kepulauan Seribu, sangat terbatas saranadanprasarana birokrasi. dapat mengakibatkan penyelenggaraanadministrative pemerintahan di Kabupaten Administrasi kepulauanSeribu menjadi kurang efektif.


LOADING LIST...

LOADING LIST...

Detail Information

Bagian Informasi
Dosen Pembimbing Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si
Pengarang Sofyan - Personal Name (Pengarang)
No. Panggil TSS AP 2023
Subyek Tesis-Adm Publik-Kualitatif
Kebijakan
Implementasi
Pendelegasiaan Wewenang
Klasifikasi T2300090
GMD Tesis
Penerbit Pascasarjana Institut STIAMI
Tahun Terbit 2023
Tempat Terbit Jakarta


Citation

Sofyan. (2023).Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta(Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI

Sofyan.Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta(Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis

Sofyan.Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta(Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis

Sofyan.Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenanggubernurbidang Pembangunan Dan Pemeliharaan Kepadabupati Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribuprovinsi Dki Jakarta(Revision).Jakarta:Pascasarjana Institut STIAMI,2023.Tesis

 



Information

Repository merupakan kumpulan dari skripsi, tesis, jurnal, laporan penelitian, dll yang dapat di download secara gratis

Media Sosial

Facebook Repository STIAMI Official
Youtube Repository STIAMI Official
Instagram Repository STIAMI Official

Saran

Kami berharap masukan, kritik dan saran dari saudara/i semua terhadap Repository Institut STIAMI, harap hubungi kami

Klik