Detail Cantuman

Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian internasional dalam hal tarif preferensi. Dikarenakan perbedaan tarif preferensi dengan tarif yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN) yang cukup signifikan, maka importir akan berusaha menuntut hak-haknya melalui mekanisme banding, untuk mempertahankan pemberitahuan pabean yang diajukannya dengan tarif preferensi yang menurutnya sudah benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian sengketa banding atas penetapan tarif preferensi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam penyelesaian
sengketa banding atas penetapan tarif dan nilai pabean atas tarif
preferensi pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan
kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik
kepustakaan dan teknik peneltian lapangan, dan menganalisis data
dengan menguji kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas. Adapun
hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi penyelesaian sengketa
banding atas tarif dan nilai pabean terkait tarif preferensi pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok belum optimal
dalam dimensi sumber daya, dikarenakan masih terdapat kendala yaitu
belum optimalnya aplikasi pendukung yang tersedia, serta dalam dimensi
lingkungan, sosial, ekonomi dan politik, karena masih adanya perbedaan
pertimbangan antara hakim pengadilan pajak dan peneliti banding dalam
penyelesaian sengekta banding.