Detail Cantuman

Perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan salah satu masalah publik di dunia. Salah satu penyebabnya yaitu polusi udara dari sektor transportasi. Dalam menangani masalah polusi udara dari sektor transportasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya melalui koordinasi antar organisasi. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerntah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan hasil yang maksimal. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi antisipatori (planning) dan adaptif (monitoring, feedback dan controlling) yang bertujuan untuk menganalisis mengapa koordinasi yang telah dilakukan dalam mengurangi polusi udara dari sektor transportasi belum berjalan maksimal. Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh SKPD yang terlibat dalam pengurangan polusi udara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penentuan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, sedangkan tehnik pengumpulan datanya menggunakan teknik in-depth interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antar organisasi dalam upaya penurunan polusi udara dari sektor transportasi dalam unsur kelembagaan bersifat pooled interdependence dimana ketergantungan antar SKPD yang terlibat tidak terlalu tinggi sehingga SKPD yang telibat hanya fokus dalam mencapai target masing-masing Selain itu ukuran organisasi yang terlibat masih dalam skala kecil sehingga tingkat keterpustaan dan keterhubungan masih lemah. Perbedaan dalam mengimplementasikan visi dan misi bersama juga menjadikan koordinasi antar organisasi tidak maksimal. Kondisi otonom menunjukkan tingkat ketergantungan dan keterbukaan rendah mengakibatkan komunikasi tidak berjalan maksimal Koordinasi monitoring, controlling dan feedback (umpan balik) dalam upaya penurunan polusi udara dari sektor transportasi juga belum maksimal karena cara berfikir tiap-tiap SKPD yang masih sektoral. Peran koordinator yang terbatas pada pengumpulan laporan tidak sampai mengarahkan dan mengintruksikan SKPD yang terlibat karena secara struktural antara koordinator dengan SKPD yang terlibat sejajar. Ketegasan dalam pengenaan sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak mengikuti uji emisi kendaraan juga belum berjalan.