Detail Cantuman

Paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan dampak pada paradigma penyelenggaraan yang good governanve sehingga pemerintah daerah berusaha optimal untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan ini sebagai dasar hukum dan pedoman yang digunakan untuk penilaian penyelenggaran kepuasan masyarakat bagi penyelenggaran pelayanan publik tidak terkecuali di Mall Pelayanan Publik Kota Bekasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, bahan dari dokumen dan informan yang dianggap sebagai seseorang yang mampu memberikan informasi terkait penelitian tersebut.
Diketahui Mall Pelayanan Publik secara sarana dan prasarana ketersediaan gedung tidak strategis mengingat gedung pelayanan berada di perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Kota Bekasi bukan di tengah-tengah kota layaknya pelayanan pada umumnya