Record Detail

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan angkutan bus sekolah telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, yang meliputi prosedur, produk pelayanan, waktu, biaya atau tarif, kemudahan akses, prasarana dan sarana serta kompetensi SDM. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit Pengelola Angkutan Sekolah dalam mengoperasikan angkutan bus sekolah, baik dari internal maupun eksternal. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi lebih diintensifkan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang penyelenggaraan angkutan bus sekolah, Penambahan unit bus sekolah dengan spesifikasi khusus untuk peserta didik disabilitas.