Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018
- Bagikan:
Hasil penelitian yang diperoleh menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan DJP terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang timbul atas penghasilan adsense yang diterima youtubers tidaklah efektif. Hambatan yang dihadapi DJP adalah tidak memiliki database mengenai jumlah youtubers secara keseluruhan yang terdaftar legal. Upaya yang dilakukan DJP ialah melakukan kerjasama dengan pihak Google, agar dikemudian hari Google mau menjadi pemungut/pemotong penghasilan untuk lebih mempermudah DJP dalam melakukan pengawasan.
LOADING LIST...
LOADING LIST...
Detail Information
| Bagian | Informasi |
|---|---|
| Dosen Pembimbing | Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si; Resista Vikaliana, Ssi, MM |
| Pengarang | Ainul Dian Lestari - Personal Name (Pengarang) |
| No. Panggil | SKR AP 2019 |
| Subyek | Pengawasan Skripsi-Adm Publik-Kualitatif Pajak Penghasilan Penghasilan Youtuber |
| Klasifikasi | S190420 |
| GMD | Administrasi Publik |
| Penerbit | Program Studi Administrasi Publik |
| Tahun Terbit | 2019 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
Citation
Ainul Dian Lestari. (2019).Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik
Ainul Dian Lestari.Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik
Ainul Dian Lestari.Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik
Ainul Dian Lestari.Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik
