Detail Cantuman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta sudah sesuai dengan asas kepastian hukum walaupun pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga sudah memenuhi asas netralitas hal ini dapat dilihat dari sisi kegiatan bisnis maupun dari sumber daya ekonomi. Setelah dilakukan pendataan, penetapan serta penetapan kembali atas Bidang Pendidikan Swasta yang berada di DKI Jakarta, semua menjadi terutang PBB-P2, sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2.