Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Aulia Marta - Personal Name (Pengarang)
Administrasi Publik
2019
Jakarta : Program Studi Administrasi Publik
Hasil dari pengamatan dan wawancara secara mendalam tentang pelaksanaan e-procurement didapatkan hasil bahwa pelaksanaan e-procurement di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan selama ini sudah berjalan cukup baik, pelaksanaan nya sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan dari LKPP . Namun dalam pelaksanaannya di Kemenko Polhukam belum ada Permenko yang mengatur tentang E Procurement .Permenko sebagai acuan internal bagi pelaksanaan E Procurement. Kekurangan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan e-procurement menyebabkan adanya rangkap jabatan yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu. Dikarenakan orang orang yang terlibat di bagian pengadaan tersebut mempunyai tugas pokok di satuan kerja masing masing, Pekerjaan E procurement merupakan tugas sampingan (tambahan)
Detail Information
Bagian |
Informasi |
Dosen Pembimbing |
Dwi Agustina, S. IP, M. PA; Eka Rofiyanti, S.AP, M.Si |
Pengarang |
Aulia Marta - Personal Name (Pengarang) |
No. Panggil |
SKR AP 2019 |
Subyek |
Skripsi-Adm Publik-Kualitatif Good Governance E-procurement
|
Klasifikasi |
S190284 |
GMD |
Administrasi Publik |
Penerbit |
Program Studi Administrasi Publik |
Tahun Terbit |
2019 |
Tempat Terbit |
Jakarta |
Citation
Aulia Marta. (2019).
Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik
Aulia Marta.
Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik
Aulia Marta.
Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik
Aulia Marta.
Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2019.Administrasi Publik