Aulia Marta Pengarang

Hasil dari pengamatan dan wawancara secara mendalam tentang pelaksanaan e-procurement didapatkan hasil bahwa pelaksanaan e-procurement di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan selama ini sudah berjalan cukup baik, pelaksanaan nya sesuai Peraturan Presiden dan Peraturan dari LKPP . Namun dalam pelaksanaannya di Kemenko Polhukam belum ada Permenko yang mengatur tentang E Procurement .Permenko sebagai acuan internal bagi pelaksanaan E Procurement. Kekurangan Sumber daya manusia dalam pelaksanaan e-procurement menyebabkan adanya rangkap jabatan yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu. Dikarenakan orang orang yang terlibat di bagian pengadaan tersebut mempunyai tugas pokok di satuan kerja masing masing, Pekerjaan E procurement merupakan tugas sampingan (tambahan)