Analisis Good Governance Dalam Implementasi Tunjangan Kinerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Adistya Sahdha - Personal Name (Pengarang)
Administrasi Publik
2018
Jakarta : Program Studi Administrasi Publik
Hal itu dibuktikan dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di Basarnas, namun implementasi Good Governance di Basarnas belum mencapai Good Governance dikarenakan belum ada komitmen yang tinggi dari pimpinan organisasi dan kesadaran para pegawai dalam menerapkan kebijakan yang sudah ada, belum terdapat SOP, dan belum menerapkan e-Government. Sehingga perlu diciptakan komitmen untuk pimpinan, dan kesadaran para pegawai agar kebijakan yang sudah ada dapat diterapkan, dibuat SOP, dan pengembangan e-Government.
Detail Information
Citation
Adistya Sahdha. (2018).
Analisis Good Governance Dalam Implementasi Tunjangan Kinerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik
Adistya Sahdha.
Analisis Good Governance Dalam Implementasi Tunjangan Kinerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2018.Administrasi Publik
Adistya Sahdha.
Analisis Good Governance Dalam Implementasi Tunjangan Kinerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2018.Administrasi Publik
Adistya Sahdha.
Analisis Good Governance Dalam Implementasi Tunjangan Kinerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(Revision).Jakarta:Program Studi Administrasi Publik,2018.Administrasi Publik
