Implementasi Kebijakan Penerapan Alat Pemindai Peti Kemasrndalam Pemeriksaan Fisik Barang Impor sesuai Peraturan Direktur JenderalrnBea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2024 tentang Perubahan atas PeraturanrnDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 Tentang PetunjukrnPelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor masih belum dilakukanrnsecara menyeluruh yaitu dalam pelaksanaannya pemindaian barangrnmenggunakan alat pemindai peti kemas sebagai pengganti pemeriksaanrnmasih belum dapat di laksanakan di lingkungan KPUBC Tipe A TanjungrnPriok. Selain itu keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)rndalam memahami dan mengoperasikan alat pemindai peti kemas secararnoptimal juga terjadi karena pola manajemen karir yang mengharuskanrnpegawai mutasi antar unit kerja salah satunya karena durasi penugasanrnyang sudah terlalu lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danrnmenganalisis implementasi kebijakan penerapan alat pemindai peti kemasrndalam pemeriksaan barang fisik impor beserta kendala dan upaya atasrnimplementasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatifrndengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melaluirnwawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, sertarndilakukan analisis menggunakan teori implementasi dari George C.rnEdwards III (dalam, Putri et al., 2024) yang mencakup empat dimensi :rnkomunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan strukturrnbirokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi KebijakanrnPenerapan Alat Pemindai Peti Kemas dalam Pemeriksaan Fisik BarangrnImpor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokrnbelum dilaksanakan secara maksimal pada dimensi komunikasi, sumberrndaya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi, hal ini dibuktikanrndengan masih adanya kendala yang mengakibatkan implementasi belumrnterlaksana secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikanrnpenguatan sosialisasi dan edukasi, pengembangan dan pelatihan SDM,rnserta harmonisasi peraturan.

No other version available

No Data