Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)rnTehadap Penerimaan Pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa melaluirnsistem elektronik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapirnberbagai tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya manusia,rndisposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini termasukrnpenelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisrnefektivitas implementasi kebijakan pemungutan PPN dengan menyorotirnvariabilitas yang berdampak padanya. Hasil studi menunjukkan bahwarnkomunikasi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)rnmasih menghadapi kendala dalam penyebaran informasi secara merata.rnPenyampaian informasi secara lisan, kurangnya pemahaman dari penyediarnbarang/jasa, serta tingginya rotasi pegawai menyebabkan kesenjanganrndalam implementasi kebijakan. Dari segi sumber daya manusia,rnketerbatasan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengadaanrnbarang/jasa menjadi tantangan utama, meskipun asistensi dari bagianrnkeuangan dan dukungan administratif membantu menjagarnkeberlangsungan kebijakan. Dalam aspek disposisi pelaksana, DJBC telahrnmenunjukkan komitmen dalam menerapkan kebijakan pemungutan PPN,rnmeskipun terdapat hambatan dalam koordinasi antarunit dan integrasirnsistem perpajakan dengan e-purchasing. Struktur birokrasi yang fleksibelrnmemungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, namun masih terdapatrnpermasalahan dalam rekonsiliasi data serta integrasi antara sistem DJBCrndan DJP. Kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputirnaspek komunikasi, teknis, serta anggaran. Kurangnya dokumentasi yangrnmemadai dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan miskomunikasi antararnpihak terkait. Dari segi teknis, keterbatasan integrasi sistem e-purchasingrndengan sistem perpajakan DJP menghambat efektivitas pemungutan danrnpelaporan PPN. Selain itu, transisi tarif PPN dari 10% ke 11% pada tahunrn2022 menimbulkan tantangan dalam penyesuaian anggaran serta kasusrnkurang bayar dalam pelaporan pajak. Untuk mengatasi kendala yang ada,rndiperlukan peningkatan pelatihan bagi pegawai, optimalisasi integrasirnsistem perpajakan dengan e-purchasing, serta penguatan koordinasirnantarinstansi terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkanrnimplementasi kebijakan pemungutan PPN dapat berjalan lebih efektif danrnoptimal di masa mendatang.

No other version available

No Data