Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Irawan, S.Sos., M.Si., M.M | Abstrak: Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT)..."> Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Irawan, S.Sos., M.Si., M.M | Abstrak: Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT)..."/>
Image of Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Jakarta Utara Tahun 2023
Bookmark Share

Text

Efektivitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Jakarta Utara Tahun 2023

Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Irawan, S.Sos., M.Si., M.M | Abstrak: Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara kepolisian Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Samsat bertanggung jawab melaksanakan administrasi dan penerimaan pajak kendaraan bermotor termasuk penghapusan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang dilakukan dalam penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor beserta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Samsat Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Jakarta Utara tahun 2023, masih belum efektif dilihat dari dimensi tepat pelaksana dan tepat proses, karena masih terdapat kendala. Adapun kendalanya masih perlu perbaikan dalam Surat Ketetapan Badan e-0035 tahun 2023, pemahaman terkait Surat Ketetapan Badan e-0035 tahun 2023 masih belum merata sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, dan kurangnya SDM. Upaya yang dilakukan oleh pihak Samsat Jakarta Utara adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melarang pegawai untuk cuti kecuali urgent dan memberikan sosialisasi secara berkala untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak.

Availability
#
Location name is not set Location name is not set
S2400063
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
SKR AP 2024
Publisher
Jakarta : Institut STIAMI.,
Collation
-
Language
ISBN/ISSN
-
Classification
Administrasi Publik
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Efektivitas Kebijakan, Penghapusan Sanksi, Pajak K
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment