Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si | Abstrak: Pajak berasal dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu masalah selama ini adalah masyarakat yang sudah membayar pajak melalui aplikasi diwajibkan lagi melaporkan bukti pajak ke kantor pajak, apabila terlambat melapor akan diberikan sanksi. Kesulitannya adalah tidak semua pegawai kerja mempunyai waktu tepat dan cukup untuk datang ke kantor pajak, karena banyaknya tugas lain harus dikerjakan sehingga pegawai-pegawai komplain, diantaranya adalah pegawai di lingkungan satuan kerja kesehatan pemerintah pusat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis eksplanatif yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain menggunakan hipotesis dengan menggunakan statistik inferensial. Jumlah sampelnya ditentukan dengan rumus slovin, sehingga ditemukan sebanyak 77 responden yang tersebar secara random di tiga satuan kerja yaitu Politeknik Kesehatan Aceh, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banda Aceh dan Balai Litbangkes Aceh. Variabel Independen yang akan dianalisis adalah, jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, jarak ketepatan waktu dan sanksi sedangkan variabel dependennya adalah efektifitas pelaporan pajak e-Filling PPh pasal 21. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dilaksanakan tanggal 3-11 Januari 2019. Untuk analisis data menggunakan statistik yaitu untuk analisis univariat memakai median sedangkan bivariat dianalisis memakai Chi-Square test dengan CI 95%. Hasil penelitiannya yang ditemukan te yata jumlah penghasilan mempengaruhi efektivitas pelaporan pajak e-Filling PPh pasal 21, sedangkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan jarak waktu ke kantor pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan pajak, demikian juga dengan Ketepatan waktu (waktu yang tersedia) dan sanksi tidak mempengaruhi efektivitas pelaporan pajak e-Filling PPh pasal 21. Kedepan yang diperlukan adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus memberikan kontribusi tentang pelaporan pajak yang tepat untuk yang disampaikan melalui media cetak dan audio visual atau media-media sosial lainnya, dan menfollow up ke setiap kantor satu bulan sekali dan mengambil bukti setoran pajak.

No other version available

No Data