Dosen Pembimbing: Dr. Euis Komalawati, M.Si | Abstrak: Komunikasi politik melibatkan pesan yang berisi politik,partai politik, atau kekuasaan, pemerintah, atau kebijakan pemerintah. Dengan pemahaman tersebut, komunikasi politik sebagai ilmu terapan bukanlah hal baru. Komunikasi politik pada caleg DPD Jawa Barat Komeng memanfaatkan surat suara sebagai media visual kampanye agar konstituen bisa langsung memilihnya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi dengan beberapa informan yaitu 1 orang anggota KPU, 1 orang anggota bawaslu, 1 orang TKN, dan 1 orang Masyarakat, sampe penelitian menggunakan data menggunakan teknik simple random sampling, teknik pengolahan data dilakukan melalui analisis sederhan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : Komunikasi Politik Caleg DPD Jawa Barat Komeng telah menghadirkan panggung entertainment politict (politik hiburan) di tengah persaingan politik yang sengit, konsep politik hiburan yang menonjolkan keceriaan di tengah ketegangan politik semacam itu mampu menciptakan resonansi emosional yang kuat dikalangan pemilih, meraih simpatik public dan membuat komeng mampu menunjukan eksistensi diri di bursa politik. Komunikasi Visual dalam memberikan peluang bagi peningkatan dukungan public, karakteristik Komeng yang humoris memberikan sebuah stimulus afektif terhadap para pemilih yang kemudian melahirkan interaksi positif. Dampak positifnya adalah meningkatnya hubungan social diantara Komeng dalam kapasitasnya sebagai calon wakil rakyat dan masyarakat melalui Foto Komeng di surat suara menjadi salah satu aspek yang tidak hanya menciptakan kegembiraan pesta politik tetapi juga berhasi merangsang keterlibatan emosional dari pemilih. Faktor Penghambat yang dapat dijadikan rujukan bagi DPD Untuk Mengangkat Citra Positif dalam Persepsi Rakyat Daerah. Semua pihak sepakat bahwa salah satu kendala bagi DPD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat adalah minimnya kekuasaan yang dimiliki. Dari tiga fungsi yang dimiliki yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, semuanya bersifat saran dan tidak mengikat.

No other version available

No Data