Record Detail

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah
meluncurkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai
pengganti KTP fisik. Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai salah
satu wilayah padat penduduk menjadi lokasi strategis untuk melihat sejauh
mana kebijakan IKD diimplementasikan. Permasalahan utama dalam
penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi serta
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi berjalan cukup baik namun belum
optimal. Aspek komunikasi dan disposisi aparatur dinilai cukup efektif dalam
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, ditemukan
hambatan berupa kurangnya sosialisasi ke tingkat RT/RW, keterbatasan
perangkat pendukung, serta kendala teknis seperti jaringan internet yang
kurang stabil.