Jinan Husniah Pengarang

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah meluncurkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti KTP fisik. Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah padat penduduk menjadi lokasi strategis untuk melihat sejauh mana kebijakan IKD diimplementasikan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi berjalan cukup baik namun belum optimal. Aspek komunikasi dan disposisi aparatur dinilai cukup efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya sosialisasi ke tingkat RT/RW, keterbatasan perangkat pendukung, serta kendala teknis seperti jaringan internet yang kurang stabil.