Nanda Cahyo Kuncoro Pengarang

Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tehadap Penerimaan Pajak atas transaksi pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi berbagai tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemungutan PPN dengan menyoroti variabilitas yang berdampak padanya. Hasil studi menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi kendala dalam penyebaran informasi secara merata. Penyampaian informasi secara lisan, kurangnya pemahaman dari penyedia barang/jasa, serta tingginya rotasi pegawai menyebabkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Dari segi sumber daya manusia, keterbatasan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa menjadi tantangan utama, meskipun asistensi dari bagian keuangan dan dukungan administratif membantu menjaga keberlangsungan kebijakan. Dalam aspek disposisi pelaksana, DJBC telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan kebijakan pemungutan PPN, meskipun terdapat hambatan dalam koordinasi antarunit dan integrasi sistem perpajakan dengan e-purchasing. Struktur birokrasi yang fleksibel memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, namun masih terdapat permasalahan dalam rekonsiliasi data serta integrasi antara sistem DJBC dan DJP. Kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi aspek komunikasi, teknis, serta anggaran. Kurangnya dokumentasi yang memadai dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan miskomunikasi antara pihak terkait. Dari segi teknis, keterbatasan integrasi sistem e-purchasing dengan sistem perpajakan DJP menghambat efektivitas pemungutan dan pelaporan PPN. Selain itu, transisi tarif PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022 menimbulkan tantangan dalam penyesuaian anggaran serta kasus kurang bayar dalam pelaporan pajak. Untuk mengatasi kendala yang ada, diperlukan peningkatan pelatihan bagi pegawai, optimalisasi integrasi sistem perpajakan dengan e-purchasing, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan pemungutan PPN dapat berjalan lebih efektif dan optimal di masa mendatang.