Record Detail

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wajib pajak yang meningkatnya
aktivitas E-commerce yang memunculkan tantangan baru dalam
sistem perpajakan nasional, khususnya dalam hal pemungutan dan
kepatuhan perpajakan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 dan diperkuat dengan PP Nomor 55 Tahun
2022 telah menetapkan kebijakan PPh final sebesar 0,5% bagi
pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu, termasuk pelaku Ecommerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara,
observasi langsung, serta dokumentasi dan data sekunder dari
KPP Pratama Tanah Abang Satu. Penelitian ini dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III
yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan
implementasi kebijakan ini cukup efektif, yang ditunjukkan dengan
meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan capaian penerimaan PPh
final dari tahun 2021 hingga 2024 yang terus melebihi target.
Namun demikian, masih terdapat hambatan internal seperti
keterbatasan SDM dan sistem serta hambatan eksternal seperti
kurangnya literasi dan kesadaran wajib pajak, KPP telah melakukan
berbagai upaya seperti intensifikasi sosialisasi, pelatihan digital,
penguatan pelayanan, kerja sama dengan platform marketplace.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat
kebijakan strategi implementasi perpajakan di sektor digital, serta
menjadi referensi akademik bagi studi-studi lanjutan di bidang
perpajakan dan administrasi publik.