Luthfia Adiska Pengarang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wajib pajak yang meningkatnya aktivitas E-commerce yang memunculkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya dalam hal pemungutan dan kepatuhan perpajakan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan diperkuat dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 telah menetapkan kebijakan PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu, termasuk pelaku Ecommerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi dan data sekunder dari KPP Pratama Tanah Abang Satu. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan ini cukup efektif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan capaian penerimaan PPh final dari tahun 2021 hingga 2024 yang terus melebihi target. Namun demikian, masih terdapat hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan sistem serta hambatan eksternal seperti kurangnya literasi dan kesadaran wajib pajak, KPP telah melakukan berbagai upaya seperti intensifikasi sosialisasi, pelatihan digital, penguatan pelayanan, kerja sama dengan platform marketplace. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan strategi implementasi perpajakan di sektor digital, serta menjadi referensi akademik bagi studi-studi lanjutan di bidang perpajakan dan administrasi publik.