Dosen Pembimbing: Dr.Daryanto Hesti Wibowo, SE. MA. Ak. CA. A-CPA | Abstrak: Cukai merupakan pungutan Pajak tidak langsung. Pungutan Cukai terhadap barang kena cukai (BKC) dimaksudkan agar konsumsi terhadap barang-barang yang mempunyai dampak negative bagi kesehatan dan ketertiban umum dapat diawasi.Tarif Cukai Hasil Tembakau di masa Vandemi Covid19 yang semakin lama semakin naik membuat pelaku usaha tembakau rokok di Marunda dan sekita ya kesulitan untuk mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang optimal. Hal ini membuat KPPBC TMP A Marunda harus meningkatkan kualitas pengawasan dan juga pelayanan supaya tidak terjadi adanya rokok illegal yang semakin banyak peredarannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemungutan cukai hasil tembakau dan mendeskripsikan kendala hambatan serta upaya yang dilakukan KPPBC TMP A Marunda. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Sumber data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari KPPBC TMP A Marunda, Dosen Institut STIAMI dan juga pihak pengusaha rokok. Sedangkan sumber data sekunder peneliti berasal dari dokumen dan informasi terkait dengan tema penelitian, metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari Pelitian ini, , bahwa Pandemi Covid19 yang semakin meningkat membuat pabrik rokok keberatan dan mengalami kerugian. Dengan menganalisis menggunakan Model Konseptual Geroge C. Edward III dari kriteria komunikasi antar Organisasi terkait KPPBC TMP A Marunda dituntut untuk dapat memberikan layanan prima dengan adanya sosialisasi dimasa pandemi. Dari faktor sumber daya sikap para pelaksan dalam menanggapi pajak CHT tersebut belum maksimal karena kuantitas yang tidak mumpuni. Disposisi yaitu implementasi kebijakan perpajakan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor Kesadaran akan Pentingnya Pajak,Kepatuhan terhadap Hukum,Transparansi dan Akuntabilitas, Dukungan dan Fasilitas, Keterlibatan Masyarakat. Terakhir untuk Struktur Organisasi, SOP implementasi kebijakan perpajakan CHT, KPPBC Marunda A memiliki sop khusus, biasanya dalam melaksanakan mplementasi kebijakan perpajakan CHT mengacu pada peraturan yang ada didalam undang-undang. Faktor penghambat lebih dikarenakan oleh system ExSIS pemungutan yang masih sringkali bermasalah, sehingga KPPBC TMP A Marunda perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memberantas rokok illegal dimasa pandemi Covid19 iniuntuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pemungutan CHT ini secara maksimal.

No other version available

No Data