Record Detail

Kondisi kawasan Kota Tua terutama pada malam hari yang penuh
dengan pedagang kaki lima menjadikan kawasan tersebut tampak
semrawut dan tidak indah di pandang. Oleh karena itu pemerintah
melakukan penataan untuk memberikan wadah terhadap keberadaan
PKL. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi
Pamong Praja menjadi dasar penataan PKL di Kawasan Kota Tua
Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis penerapan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015. Penelitian
dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan
wawancara. Jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan
data. Hasil penelitian dilihat dari beberapa elemen. Yang pertama
komunikasi, menurut pihak implementator (petugas Satpol PP) sudah
melakukan sosialisasi, tetapi menurut beberapa informan lainnya masih
belum maksimal. kedua sumber daya, meliputi sumber daya manusia,
sumber daya finansial, dan sarana prasarana yang disediakan oleh Satpol
PP sudah baik. Ketiga disposisi, dimana komitmen tinggi, kejujuran, dan
sifat demokratis dari petugas Satpol PP untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat. Terakhir struktur birokrasi, bahwa dalam
penataan PKL, Satpol PP telah melaksanakan sesuai dengan Standart
Operasional Prosedur dan sesuai dengan struktur organisasi di Satpol PP.