Firman Abdul Saleh Pengarang

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, bisa saja terdapat kekeliruan maupun penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak tersebut menyebabkan tunggakan pajak kian meningkat. Oleh sebab itu harus dilakukan tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. KPP Pratama Batam Selatan sebagai salah satu unit Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan, telah menjalankan penagihan pajak, sebagai upaya pencairan atas tunggakan pajak di unitnya. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana implementasi penagihan pajak dengan Surat Teguran hingga penjualan barang sitaan dan (2) bagaimana kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui implementasi penagihan pajak dengan Surat Teguran hingga penjualan barang sitaan dan (2) untuk mengetahui kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan model konseptual dan berkontribusi positif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Batam Selatan.