Record Detail

Sehubungan dengan masalah piutang pajak dan besarnya nilai pajak yang
harus di bayarkan wajib pajak, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan
dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun
2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta
Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan
mengevaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024 Di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat. pendekatan penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam
penelitian ini diketahui jika Implementasi dari kebijakan pemberian
pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat
belum dapat berjalan dengan baik walaupun sumber daya pegawai, saranan
prasaranan serta anggaran yang sudah sesuai, Disposisi dari sikap dan
komitmen pegawai yang memegang teguh kode etik ASN serta stuktur
organisasi yang telah sesuai dengan Standar Operating Prosedure (SOP) dan
kewenangan berdasarkan jabatan pada struktur organisasi sudah berjalan
dengan baik namun terdapat kekurangan dalam komunikasi penyampaian
informasi yang di terima wajib pajak dimana penyampiannya masih tidak
merata dan tidak jelas walaupun sudah secara konsisten di lakukan.