Tito Prasetiyo Wirano Pengarang

Sehubungan dengan masalah piutang pajak dan besarnya nilai pajak yang harus di bayarkan wajib pajak, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat. pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini diketahui jika Implementasi dari kebijakan pemberian pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di UPPPD Cempaka Putih Jakarta Pusat belum dapat berjalan dengan baik walaupun sumber daya pegawai, saranan prasaranan serta anggaran yang sudah sesuai, Disposisi dari sikap dan komitmen pegawai yang memegang teguh kode etik ASN serta stuktur organisasi yang telah sesuai dengan Standar Operating Prosedure (SOP) dan kewenangan berdasarkan jabatan pada struktur organisasi sudah berjalan dengan baik namun terdapat kekurangan dalam komunikasi penyampaian informasi yang di terima wajib pajak dimana penyampiannya masih tidak merata dan tidak jelas walaupun sudah secara konsisten di lakukan.