Umi Kulsum Astuti Pengarang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Bekasi dilihat dari enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor, karakteristik organisasi dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Secara umum Implementasi kebijakan pemungutan pajak air tanah selama ini sudah berjalan dengan baik yaitu pelaksana kebijakan telah menjalankan pemungutan pajak air tanah sesuai dengan prosedur, sarana dan prasarana yang memadai dan adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait, namun Implementasi kebijakan pemungutan pajak air tanah masih belum optimal, karena ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai, kuantitas sumber daya Bapenda yang belum memadai dan sosialisasi kebijakan pemungutan pajak air tanah yang masih minim. Hambatan yang terjadi yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan keterlambatan penyerahan data pemakaian air tanah oleh Wajib Pajak, untuk itu perlu upaya adanya peraturan yang mengatur tentang sanksi bagi Wajib Pajak yang telat memberikan data volume pemakaian air tanah.