Record Detail

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada
PT Kalimantan Prima Persada tahun 2025, dengan fokus pada fenomena
pengkreditan pajak masukan. Kenaikan tarif ini diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(UU HPP) dan diterapkan secara bertahap hingga mencapai 12% pada 1
Januari 2025. Dalam praktiknya, perusahaan menghadapi berbagai
hambatan, terutama ketidaksesuaian penerapan tarif oleh vendor akibat
kurangnya pemahaman terhadap ketentuan transisi dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara internal perusahaan telah siap menghadapi
perubahan tarif dengan melakukan penyesuaian administrasi, sosialisasi
internal, dan peningkatan pemahaman regulasi. Namun, hambatan
signifikan datang dari eksternal, terutama dari vendor yang belum
memahami rumus transisi PPN yang tepat, sehingga menghasilkan faktur
pajak tidak valid dan tidak dapat dikreditkan. Selain itu, kendala teknis
dalam sistem pelaporan seperti Coretax serta keterlambatan unggah faktur
juga menjadi penghambat. Perusahaan merespons hal ini dengan
melakukan edukasi vendor, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait,
serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelaporan digital guna
mendukung kelancaran administrasi perpajakan.