Dina Agnodeja Putri Pengarang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada PT Kalimantan Prima Persada tahun 2025, dengan fokus pada fenomena pengkreditan pajak masukan. Kenaikan tarif ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan diterapkan secara bertahap hingga mencapai 12% pada 1 Januari 2025. Dalam praktiknya, perusahaan menghadapi berbagai hambatan, terutama ketidaksesuaian penerapan tarif oleh vendor akibat kurangnya pemahaman terhadap ketentuan transisi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara internal perusahaan telah siap menghadapi perubahan tarif dengan melakukan penyesuaian administrasi, sosialisasi internal, dan peningkatan pemahaman regulasi. Namun, hambatan signifikan datang dari eksternal, terutama dari vendor yang belum memahami rumus transisi PPN yang tepat, sehingga menghasilkan faktur pajak tidak valid dan tidak dapat dikreditkan. Selain itu, kendala teknis dalam sistem pelaporan seperti Coretax serta keterlambatan unggah faktur juga menjadi penghambat. Perusahaan merespons hal ini dengan melakukan edukasi vendor, meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelaporan digital guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan.