Record Detail

Laporan ini membahas prosedur administrasi pemblokiran dan
pembukaan blokir perusahaan atas akses kepabeanan pada Direktorat
Penindakan dan Penyidikan (Direktorat P2) Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC). Pengamatan dilakukan karena banyak perusahaan yang
belum mengetahui alur pembukaan blokir perusahaan atas akses
kepabeanan yang ditandai dengan pihak perusahaan tidak mengetahui
langkah yang harus diambil setelah dilakukan pemblokiran dan sering kali
menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk
mengetahui alur prosedur administrasi, hambatan, dan alternatif solusi
mengatasi hambatan pada proses pemblokiran dan pembukaan blokir
perusahaan atas akses kepabeanan pada Direktorat P2. Pendekatan
pengamatan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan cara
observasi dan wawancara mendalam melalui informan sebagai key person.
Hasil pengamatan menunjukkan terdapat prosedur administrasi yang urut
dan jelas mengenai pemblokiran dan pembukaan blokir perusahaan atas
akses kepabeanan pada Direktorat P2 DJBC. Namun masih dihadapi
beberapa hambatan dalam menjalankan prosedur administrasi terutama
Standard Operational Procedure (SOP) yang belum mengatur hal-hal
keadaan diluar kendali. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam
rangka efektivitas dan efisiensi prosedur administrasi pemblokiran dan
pembukaan blokir pada Direktorat P2 DJBC.