Sandi Putra Pratama Pengarang

Laporan ini membahas prosedur administrasi pemblokiran dan pembukaan blokir perusahaan atas akses kepabeanan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Direktorat P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengamatan dilakukan karena banyak perusahaan yang belum mengetahui alur pembukaan blokir perusahaan atas akses kepabeanan yang ditandai dengan pihak perusahaan tidak mengetahui langkah yang harus diambil setelah dilakukan pemblokiran dan sering kali menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui alur prosedur administrasi, hambatan, dan alternatif solusi mengatasi hambatan pada proses pemblokiran dan pembukaan blokir perusahaan atas akses kepabeanan pada Direktorat P2. Pendekatan pengamatan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan cara observasi dan wawancara mendalam melalui informan sebagai key person. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat prosedur administrasi yang urut dan jelas mengenai pemblokiran dan pembukaan blokir perusahaan atas akses kepabeanan pada Direktorat P2 DJBC. Namun masih dihadapi beberapa hambatan dalam menjalankan prosedur administrasi terutama Standard Operational Procedure (SOP) yang belum mengatur hal-hal keadaan diluar kendali. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan dalam rangka efektivitas dan efisiensi prosedur administrasi pemblokiran dan pembukaan blokir pada Direktorat P2 DJBC.