Rif'atul Hasanah Pengarang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang bagi setiap warga negara dan penduduk yang berkaitan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan publik. Konsep Good Governance atau tata kelola yang baik pada hakikatnya merupakan sebuah kosep yang mengacu pada pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk menaikkan kualitas pelayanan di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan prinsip good governance di Kantor Wajib Pajak Besar Satu sudah berjalan dengan baik dan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut ditemui hambatan server online DJP yang sering down dan banyaknya email yang masuk yang terkadang menyebabkan lamanya respon dari pegawai. Sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. Maka dari itu KPP Wajib Pajak Besar Satu akan terus mengupayakan pengendalian internal dan memanfaatkan teknologi lain seperti penggunaan akun sosial media agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan.