Detail Cantuman

Kesimpulan : implementasi kebijakan pajak restoran di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Barat tahun 2018 sudah baik karena peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih belum maksimal dikarenakan masih belum tercapainya target yang telah ditetapkan.. Yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pajak restoran ini yaitu masih kurang patuhnya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, masih adanya wajib pajak yang terdaftar namun tidak melaporkan perpajakannya karena tidak tahu mengenai tata cara pelaksanaan pajak restoran, masih rendahnya pembayaran wajib pajak terhadap pajak restoran, kurang pengawasan dari pihak Suku Badan Pajak dan Retribusi. Dan upaya yang telah dilakukan oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Barat yaitu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melakukan pendataan di lapangan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak baru dan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD), menerbitkan Surat Pemberitahuan tidak melakukan pembayaran setoran massa,melaksanakan sosialisasi online, melaksanakan penagihan pajak daerah berupa penempelan stiker kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya, memberikan pelayanan prima dengan menyiapkan telepon pengaduan / meningkatkan pelayanan langsung kepada wajib pajak, memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau pembayaran, melaksanakan pengawasan pembayaran dengan melakukan pemantauan penggunaan bill, serta menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah telat pembayarannya.