Hestty Herawaty Pengarang

Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2022, penelitian ini memiliki tujuan dalam pelaksanaannya yaitu untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Duren Seribu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam upaya mencapai target tersebut, dan permasalahan yang dihadapi selama proses pemungutan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan PBB serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBB di Kota Depok, Fenomena dari penelitian ini adalah penerimaan PBB Kelurahan Duren Seribu terendah se-kecamatan Bojongsari pada tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan yakni wawancara, observasi langsung dan kajian literatur berdasarkan teori menurut William and Dunn terdiri dari 5 Indikator yaitu Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan PBB di Kelurahan Duren Seribu yang mencakup indikator kecukupan karena masih terdapat hambatan – hambatan terkait kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan fiskus terhadap efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, kurangnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai PBB. Oleh karena itu penulis menyarankan agar BKD dan Kelurahan Duren Seribu harus mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, baiknya apabila sumber daya manusia sudah bertambah, BKD Kota Depok membuka UPT setiap kecamatan, untuk mempermudah akses masyarakat datang mengurus PBB dan mempermudah pula bagi petugas verifikasi lapangan BKD lebih mengenal wilayahnya masing-masing hingga tingkat kelurahan bahkan RT dan RW sehingga kebijakan itu bisa berjalan dengan baik, hendaknya BKD bekerjasama dengan kelurahan mengadakan pendataan ulang terkait data-data objek pajak agar mendapatkan hasil data objek pajak yang terbaru dan akurat sesuai dengan subjek pajaknya, hendaknya BKD dan kelurahan bisa bekerjasama dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, BKD mempunyai data wajib pajak yang menunggak, sedangkan kelurahan mempunyai pengetahuan mengenai data wilayah.