Atika Dian Rahmawati Pengarang

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, hambatan yang terjadi dalam implementasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan upaya yang dilakukan atas hambatan implementasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang berlokasi di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pengumpulan data dengan metode studi literatur, wawancara dengan pembuat aturan dan wajib pajak aset kripto dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perpajakan aset kripto dari indikator komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan birokrasi telah berjalan dengan baik. Hal ini karena proses implementasi kebijakan dilakukan pada 3 tahap yaitu pra implementasi dengan melakukan komunikasi dengan asosiasi investor aset kripto, tahap implementasi dengan sosialisasi internal maupun eksternal dan tahap pasca implementasi dengan penyedia grup telegram, contact center dan pendampingan yang merupakan bentuk pemenuhan sumber daya manusia. Setiap pihak yang terlibat telah menjalankan perannya masingmasing dengan kinerja yang baik. Kebijakan perpajakan aset kripto dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme khusus yang diatur dalam PMK 68/PMK.03/2022 dan ketentuan perpajakan umum melihat transaksi yang terjadi. Implementasi kebijakan perpajakan aset kripto sudah mampu menyelesaikan permasalahan pengenaan pajak aset kripto sebanyak 80%, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu pengkategorian kripto sebagai aset atau currency, mekanisme khusus withholding tax system sesuai {MK 68/PMK.03/2022 yang dibuat belum menjangkau seluruh jenis transaksi kripto, pengetahuan perpajakan wajib pajak aset kripto yang masih rendah, sarana dan prasarana pemungutan pajak belum lengkap dan kendala penyusunan dokumen bukti potong /pungut melalui teknologi informasi dari PPMSE, dokumen bukti potong/pungut tidak langsung ter-generate saat terjadi transaksi perdagangan aset kripto. Dalam menghadapi kendala tersebut, pemerintah telah berupaya dengan memperoleh kejelasan kategori jenis aset kripto melalui Bappebti, sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka kepada aparat pajak dan wajib pajak secara terusmenerus dan penegakan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dan platform yang tidak menjalankan fungsi pemungutan pajak dengan baik.