Maya Sofiana Pengarang

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas umum pemerintah dalam hal pelayanan publik. Kegiatan penataaan dan penertiban data serta penerbitan dokumen kependudukan merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah identitas resmi penduduk yang mana data perseorangan ada di dalamnya. Namun dalam penerapannya di lapangan pada umumnya, pelayanan E-KTP masih terdapat hambatan sehingga belum maksimal dirasakan masyarakat. Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelayanan E-KTP diantaranya ,dari segi personel, yakni kurang optimalnya pelayanan yang diberikan dapat dari aspek perilaku yang disebabkan berbagai tekanan waktu atau pekerjaan sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan selain itu dari segi kurangnya infrastruktur atau gangguan peralatan misal koneksi server dan keterbatasan blanko, dan kurangnya informasi yang jelas untuk masyarakat awam. Kebijakan terbaru pemerintah bergulir agar masyarakat dapat berdamai dengan covid-19. Berdasarkan rekomendasi dari World Health Organizations (WHO), istilah New Normal pun tidak hanya trending belahan dunia. kemudian istilah tersebut di Indonesia berganti menjadi “Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ”. Maksud istilah tersebut dapat dikatakan sebagai tatanan hidup baru ini, bukan kembali hidup seperti era pendemi tetapi mewajibkan untuk terbiasa melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan menjaga ketahanan tubuh. Hal ini berdampak pada pelayanan publik, masyarakat mengalami ketidaknyamanan dalam pelayanan administrasi publik. Padahal merujuk pada perundang-undang masyarakat wajib mendapatkan pelayanan publik yang baik.