Irawati Pengarang

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengubah pola manajemen publik khususnya di daerah. Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, disamping itu juga mendorong daerah untuk berinovasi menggali sumber potensi yang ada. Secara umum, kebijakan desentralisasi dapat terbagi menjadi dua komponen besar yaitu pembagian kewenangan (expenditure assignment) serta pembagian keuangan (revenue assignment). Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini mencerminkan pula prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu money followsfunction. Indikator daerah otonom sudah mandiri adalah celah fiskalnya negatif, besaran negatifnya sama dengan alokasi dasar atau lebih besar (jumlah belanja pegawai PNS). Oleh karena itu kajian deskriptif analisa potensi pendapatan daerah ini penting dikaji sebagai upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.