Irawati Pengarang

Pada era otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah (1) lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (2) memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); (3) menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya pajak merupakan wujud kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan. Diperlukan adanya perubahan paradigma pajak sebagai pungutan negara yang dapat dipaksakan menjadi tujuan yang lebih luas demi tersedianya barang dan jasa publik(Public and Service Good) tujuan utamanya untuk menghilangkan psycotax (anggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi kekayaan yang dimiliki sehingga mendorong masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya) serta meningkatkan kepatuhan sukarela kepada masyarakat .